oleh

BERAWAL DARI BISNIS JUAL BELI TANAH

MEDAN – Raibnya Rp177 miliar uang milik PT Bank Sumut dalam tranksaksi pembelian surat berharga, terus menjadi sorotan dan bergulir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sebelumnya kasus itu ditangani Kejati Sumut, pasca penetapan tersangka, kasus itu diambil alih Kejagung RI dibawah komando JAM Pidsus.

Benang kusut raibnya uang hingga ratusan miliar rupiah milik PT Bank Sumut itu memantik sejumlah fakta-fakta transaksi pembelian surat berharga milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance.

Informasi yang diperoleh Posmetro Medan, Senin (2/12), penawaran pembelian surat berharga itu diinisiasi oleh AI, selaku pihak yang mengaku dari PT MNC Sekuritas, yang merupakan agen penjualan  surat berharga “Medium Term Notes” (MTN) milik PT SNP.

AI menawarkan surat berharga (MTN) PT SNP itu kepada Maulana melalui email pribadi. Maulana sendiri adalah Kepala Divisi Treasury PT Bank Sumut.

AI dan Maulana jauh-jauh hari sudah saling kenal dan memiliki catatan bisnis diantara mereka. Ada bisnis jual-beli tanah yang sedang mereka garap sebelum terjadinya penawaran surat berharga tersebut.

Maulana,selaku Kepala Divisi Treasury PT Bank Sumut pun merespon tawaran itu dan meneruskannya ke Divisi Kredit untuk memperoleh Issuer Limit atau Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kemudian Divisi Kredit menjawab surat dari Divisi Tresuari lewat surat, berupa memorandum yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah dan direkur Utama PT Bank Sumut yang  mengusulkan jumlah batas kredit sebesar Rp 52,5 miliar.

Atas dasar persetujuan BMPK tersebut, selanjutnya  oleh Divisi Treasury melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh  PT.SNP melalui agen  PT MNC Sekuritas dengan menandatangani trade confirmation pada tanggal 1 Nopember 2017, dan selanjutnya PT Bank Sumut melakukan pembayaran sebesar Rp 50 miliar.

PT MNC Sekuritas mengajukan lagi penawaran MTN Ke empat PT SNP tahap satu tahun 2018, dengan cara yang sama dan mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah dan Direktur Utama PT Bank Sumut menetapkan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sebesar Rp 183,3 miliar.

Selanjutnya PT Bank Sumut melakukan pembayaran sebesar Rp 75 miliar atas pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.

Kejanggalan tersebut akhirnya diketahui oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) sehingga  dibekukan kegiatan usaha PT SNP Finance dengan diterbitkannya surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II tentang Pembekuan Kegiatan Usaha dan korelasinya berdampak pada Medium Term Note (MTN) dari PT SNP yang telah dibeli oleh PT Bank Sumut karena keuntungan yang semestinya diterima oleh PT Bank Sumut tidak bisa diterima.

Bahkan dana PT Bank Sumut yang telah diinvestasikan kepada PT SNP sebesar Rp 177 miliar terancam hilang karena PT SNP telah dimohonkan ke Pengadilan untuk di pailit kan, sehingga akan berdampak pada kerugian PT Bank Sumut.

Sekretaris PT Bank Sumut Syahdan Siregar mengakui peran Divisi Treasury dalam pembelian surat berharga milik PT SNP yang saat ini sedang diusut pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

”Sebelumnya ada tawaran untuk berinvestasi membeli surat berharga. Bisnis ini awalnya berjalan normal dan pihak PT Bank Sumut ada mendapatkan keuntungan. Seiring waktu, bisnis ini tersendat yang diakibatkan PT SNP pemlik surat berharga tidak mampu membayar kembali investasi yang sudah kita bayarkan,” jawab Syahdan ketika ditemui di ruangan kerjanya pekan lalu.
Terkait dengan kerjasama bisnis jual-beli tanah antara AI dan Maulana sebelum terjadinya transaksi surat berharga PT Bank Sumut, Syahdan enggan menanggapinya.”Klo itu saya tidak mengerti, itu urusan pribadi antar mereka,” jawabnya.

Syahdan juga menjelaskan, PT Bank Sumut tetap koperatif dan menunggu lebih lanjut proses yang dilakukan institusi penegak hukum.”Kita selalu siap untuk memberi data atau keterangan apapun untuk membantu proses penyidikan,” kata Syahdan.

Ditambahkan, kasus pembelian MTN milik PT SNP itu tidak saja menimpa PT Bank Sumut, namun juga memakan korban beberapa perusahaan perbankan lainnya. “ Kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Mabes Polri pada Januari 2018 tahun lalu,” jelas Syahdan. (fel/tob)

example banner

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed