oleh

Deadline Diperpanjang 2 Kali, Hingga Kini Masih Ada Proyek Belum Dikerjakan Kontraktor

>> Walikota, Camat Dan Lurah Harus Bertanggungjawab

TEBINGTINGGI – Pelaksanaan program Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Kota Tebingtinggi sarat dugaan korupsi serta gagal dieksekusi camat sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Refleksi perjalanan dana kelurahan Rp19,9 miliar seperti yang sudah diberitakan oleh Posmetro Medan pada beberapa edisi sebelumnya, jelas diduga menjadi ajang memperkaya para Camat dan oknum pejabat di lingkungan Pemko Tebingtinggi.

Seperti diketahui, dimulainya pelaksanaan dana kelurahan oleh camat sebagai PA pada medio Juli 2019 lalu, dan hingga saat ini Minggu (25/8) belum juga membuahkan hasil yang maksimal, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, melalui peraturan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Dana Kelurahan TA 2019 dan Permenkeu Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Penggunaan anggaran Dana Kerahan TA 2019, serta Perwa Nomor 9 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Dana Kelurahan TA 2019.

Banyak kalangan masyarakat kota Tebingtinggi menuding pelaksanaan anggaran dana kelurahan TA 2019 untuk kota tebingtinggi senilai Rp 19,9 miliar gagal, karena dari proses awal pelaksanaannya diduga sarat dengan prilaku Korupsi.

Catatan salah seorang tokoh masyarakat dan salah satu LSM di Kota Tebingtinggi mengatakan kepada wartawan Posmetro Medan, Minggu (25/8) jika camat sebagai PA Dana Kelurahan TA 2019 tidak profesional dan transparan dalam melaksanakan program. Malah dugaan gratifikasi penyedia jasa konstruksi/pemborong sebesar 25 persen dari nilai proyek kepada camat, sejak awal sudah mencuat kepermukaan.

“Pemko Medan saja batal melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan TA 2019, karena pertimbangan regulasi antara swakelola atau kontraktual. Harusnya Pemko Tebingtinggi juga mempertimbangankan regulasi itu bukan malah tergiur oleh anggarannya yang 19 miliar itu, karena sejak awal memang sudah terdengar dugaan gratifikasi oleh kontraktor sebesar 25 persen dari nilai proyek yang harus disetorkan ke camat,” kata SN SH (53).

Maka bagi saya dapat diduga pelaksanaan Dana Kelurahan ini hanya akal akalan saja dan bukan untuk niat meningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan tapi kuat dugaan saya tujuannya untuk memperkaya diri mereka sendiri dan kroni kroni mereka alias korupsi.

“Coba cermati modusnya dan lihat fakta di lapangan, kasat mata dan perbuatan ini berpotensi melanggar undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 tentang penerimaan gratifikasi oleh ASN serta undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang kode etik dan kode prilaku ASN” tambahnya ketus.
Wartawan Posmetro Medan juga mendapatkan laporan dari salah satu Sekjen LSM di Tebingtinggi, bahwa dibeberapa kelurahan masih saja belum melaksanakan kegiatan pembangunan fisik jalan setapak, maupun parit.

Sekjend LSM berinisial JA (45), mengatakan, “Kecamatan Padang Hulu di Kelurahan Padang Merbau, Lingkungan IV, ada 2 lokasi pekerjaan parit yang belum dilaksanakan. Begitu juga di Kelurahan Pabatu, coba abang tanyakan ke Camat nya Deni Handika Siregar. Belum lagi di Kecamatan Rambutan dan Bajenis. Artinya setelah tanggal jatuh tempo penyelesaian pekerjaan fisik 31 Juli 2019 kemarin, masih ada proyek dana kelurahan yang belum dikerjakan,” ujarnya.

Masih JA, juga di Kelurahan Padang Merbau, Kelurahan Pabatu, Kelurahan Persiakan dan Kelurahan Tualang, di Kecamatan Padang Hulu, masih terlihat sejumlah titik pekerjaan proyek jalan setapak dan parit yang sedang dikerjakan dan belum dikerjakan sama sekali, oleh kontraktor yang sudah ditentukan oleh camat, katanya.

Ketika wartawan Posmetro Medan coba mengkonfirmasi hal ini kepada Camat Padang Hulu H Deni Handika Siregar SE.MSi dengan beberapa kali menyambangi kantornya, berkali juga salah seorang stafnya mengatakan jika beliau tidak berada dikantor. Dan ketika dihubungi lewat pesan whatsapp tidak ada balasan walau ada tanda pesan telah dibaca.

Dari laporan masyarakat dan LSM dan hasil investigasi wartawan di lapangan, pelaksanaan Dana Kelurahan TA 2019 di Kota Tebingtinggi sarat dengan dugaan korupsi dan camat sebagai Pengguna Anggaran, diduga telah gagal mengeksekusi program mulia yang dicanangkan oleh Presiden RI ini.

Kepada instansi terkait yakni aparatur penegak hukum maupun Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, agar melakukan croscek dan monitoring kepada 5 camat dan 35 lurah, supaya penggunaan Dana Kelurahan ini dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan dan akuntabel. (war/tob).

example banner

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed