oleh

Kepsek SMA N 2 Kabanjahe Klarifikasi Soal Pengutipan Sumbangan Bagi Siswa Baru

KARO – Terkait pemberitaan sebelumnya yang menyatakan bahwa pihak di sekolah SMA Negeri 2 Kaban jahe melakukan “pungli” bagi para siswa baru, hal itu tegas dibantah oleh Bastaria Sinulingga M.pd yang menjabat sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 2 Kaban Jahe, menurutnya bahwa, “pengutipan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan berpedoman pada surat edaran dari kementrian pendidikan dan kebudayaan tanggal ,22 desember 2017, nomor: 82954/A.A4/HK/2017 prihal penjelasan mengenai larangan pungutan di SMA/SMK/SLB , berdasarkan hasil musyawarah bersama orang tua murid dan komite sekolah bahwa disepakati bersama diadakan pengutipan sumbangan demi menunjang beban gaji guru honorer dan punya landasan hukum,” Ungkap Bastaria di hadapan sejumlah wartawan. Jumat (12/07).

Sumbangan yang dibebankan kepada murid baru sebesar Rp 1.500.000,- / siswa baru di alokasikan untuk membiyayai gaji guru honorer yang saat ini berjumlah 8 orang, karna memang sesuai juknis penggunaan dana BOS bahwa gaji guru honor tidak bisa di tampung di dana BOS, sehingga sumbangan pendidikan di anggap perlu untuk memenuhi kebutuhan gaji guru honorer yang tidak mempunyai surat penugasan dari dinas provinsi.

Sebagian nya lagi dialokasikan untuk 6 kegiatan extrakulikuler asalkan sesuai aturan dan tidak doble aqunting yaitu ada dianggarkan di dana BOS dan di anggarkan lagi di sumbangan pendidikan, hal itu sangat lah wajar untuk menunjang krativitas siswa,”jelas Bastaria.

Ditanya terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ombudsman pada hari kamis (11/07)terhadap dirinya, Bastaria menjelaskan, “banyak hal yang dipertanyakan prihal kutipan sumbangan, namun berdasarkan penjelasan saya kepada ombudsman perwakilan sumatera utara, secara lisan menurut saya ombudsman dapat menerima seluruh keterangan saya dan saya dinyatakan tidak ada melakukan pelanggaran walaupun tidak tertulis dalam berita acara pemeriksaan oleh ombudsman. Dan ombudsman menjelaskan bahwa sekolah diperbolehkan mengadakan sumbangan pendidikan kepada orang tua murid selagi hal itu di lakukan sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati bersama,” pungkasnya. (ris/pm)

example banner

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed