oleh

Gawat! Walau Pekerjaan Fisik Belum Kelar, Hari Ini Anggaran Rp.17,5 Miliar Dicairkan

TEBINGTINGGI – Hari ini dana Kelurahan Pemko Tebingtinggi Rp.17,5 Miliar akan dicairkan. Padahal, di lapangan masih banyak pengerjaan proyek jauh dari kata selesai. Apabila dana yang bersumber dari APBN dan APBD dicairkan, dipastikan bermasalah.

Hasil pantauan di lapangan, hingga saat ini masih banyak proyek pengerjaan fisik di hampir seluruh Kelurahan (35 Kelurahan dari 5 Kecamatan) di Kota Tebingtinggi, belum 100% bahkan masih ada 50% pengerjaannya.
Tapi pihak ketiga Pemko Tebingtinggi (kontraktor), diwajibkan menyatakan selesai pengerjaan proyek, dikarenakan batas waktu pengerjaannya dan akhir batas pencairan dana Kelurahan Pemko Tebingtingg tahap I adalah tanggal 31 Juli 2019.

Batas akhir pencairan dana Kelurahan itu dijelaskan Camat Bajenis Zulimansyah, Rabu (27/07) yang lalu pada awak media.

Sehingga dengan kondisi itu memaksa para kontraktor bekerja ekstra untuk dapat memenuhi permintaan para camat. Sedangkan didalam kontrak kerja, tercantum lamanya waktu pekerjaan. Sesuai Peraturan Presiden No.17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dengan mepetnya waktu pengerjaan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru, yakni tidak tercapainya mutu atau kualitas dari pekerjaan tersebut.

Sementara tujuan dikucurkannya Dana Kelurahan sesuai Kepmendagri No 130 tahun 2019 Keputusan Mendagri No 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan.

Hal ini menjadi sorotan berbagai pihak dan lapisan masyarakat di Kota Tebingtinggi. Bahkan, beberapa lembaga hukum pun sudah mengetahui kejanggalan-kejanggalan pelaksanaan proyek tersebut.

Bahkan, temuan wartawan di lapangan, selain belum kelarnya pengerjaan fisik proyek, juga plank proyek tidak kelihatan dipasang dalam kawasan proyek.

Seperti diketahui, Pemko Tebingtinggi mengucurkan dana kelurahan Rp.17,5 Miliar itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN dan APBD tahun 2019. Pembagiannya, setiap kelurahan memeroleh Rp.500 Juta, untuk 35 kelurahan dari 5 kecamatan.

Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, kucuran dana itu disyaki sarat kepentingan. Diduga, dana itu jadi ajang korupsi para camat di Kota Tebingtinggi.

Bahkan, berbagai pihak dan lapisan masyarakat menuding penyelewengan dana itu dikoordinasikan masing-masing camat.

Salah satu Organisasi kemasyarakatan (Ormas) mengatakan bahwa para camat meminta uang kewajiban sebesar 25% pada calon kontraktor agar mendapatkan proyek di Kelurahan.

Disebutkan selain membayar uang kewajiban, kontraktor yang dihunjuk juga berdasarkan kedekatan, tujuannya agar para kontraktor tidak buka suara terhadap permainan kotor itu.

Ketika awak koran ini mendatangi Lurah Brohol Safrial di kantornya, Selasa (16/07) lalu, lurah mengatakan, “Sudah ada daftar kontraktor yang mengerjakan proyek di Kelurahan kami dan titik pekerjaannya juga sudah diatur oleh Camat,” sambil memperlihatkan selembar kertas catatan.

Ketika wartawan menayakan siapa saja kontraktor yang dipilih dan dimana saja titik proyeknya, Safrial kembali menjawab, “Seperti proyek jalan setapak di Gang Asem sepanjang 250 Meter, itu dikerjakan oleh Camat Rambutan. Untuk Kelurahan kami paket pekerjaan itu nilainya yang paling besar pagunya diatas Rp.100 Juta”, Ujarnya.

Selanjutnya, wartawan koran ini menyakan tentang proses kontraktor yang mendapatkan proyek.

Lagi-lagi Safrial memberi penjelasan jujur dan mencengangkan. “Semua itu sudah diatur oleh Camat melalui staf kecamatan ,Ibu Dame dan Direktur teknis (Dirtek) Hatta. Kami hanya menerima arahan saja. Jika Bapak ingin lebih jelasnya, silahkan datang ke Kantor Camat saja”, Bebernya.

Mendapat penjelasan rinci dari Lurah, wartawan koran ini lalu menyambangi Camat Bajenis, Zulimansyah SH, Rabu (24/07). Di kantornya, Zulimansyah SH menerima wartawan Posmetro Medan.

Kepada Posmetro Medan, Zulimansyah mengatakan bahwa semua proses tentang proyek dan tender sudah sesuai prosedur.

“Proses perekrutan kontraktor sudah sesuai dengan aturan, bahwa kontraktor yang dipilih adalah yang beruntung karena telah diseleksi oleh staff kecamatan. Tentang staff ibu Dame dan Dirtek Hatta menerima uang kewajiban 25%, itu tidak ada. Kemudian tentang Camat Rambutan yang menjadi kontraktor untuk mengerjakan jalan setapak di Gang Asem itu juga tidak benar. Mungkin saja itu rekan Camat Rambutan,”ucapnya.

Zulimansyah juga menceritakan bahwa, proses pelaksaan Dana Kelurahan ini sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

“Dimana setiap kelurahan mendapatkan porsi Rp.500 Juta dan untuk itu dalam proses pelaksanaannya, kami telah melaksanakan musyawarah dengan warga dan karena warga tidak memiliki perusahaan kontraktor, maka kami putuskan untuk menggunakan jasa perusahaan kontraktor dari luar,” kata Camat.

“Pekerjaan tahap pertama ini harus sudah selesai tanggal 31 Juli agar penyerapan anggaran segera dapat dilaksanakan dan semoga tujuan dari dilaksankannya program Dana Kelurahan ini tepat sasaran dan sukses”, tutupnya.

Pantauan awak media di lapangan sejumlah nama kontraktor yang terpilih untuk bekerja adalah pemain lama dan kerap mendapatkan proyek pekerjaan. Kesempatan yang sama masih belum terlihat dimiliki oleh kontraktor lain.

Namun Dana Kelurahan yang dikucurkan oleh Pemko Tebingtinggi dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta memberdayakan masyarakat kelurahan selayaknya tepat sasaran dan tidak dijadikan ajang korupsi baru oleh oknum pejabat, sebab kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. (sal/war/tob)

example banner

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed